Jokowi Akan Lantik Panglima TNI Saat sebelum Akhir Bulan Ini
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengharap Dewan Perwakilan Rakyat selekasnya mengolah pengajuan Jenderal Andika Gagah sebagai calon Panglima TNI. Karena, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan pensiun di bulan ini.
“Kami atas nama pemerintahan benar-benar menginginkan ke Ibu Ketua DPR, bapak pimpinan DPR, dan semua anggota DPR untuk dapat selekasnya mengolah,” kata Pratikno sehabis memberikan Surat Presiden mengenai penggantian panglima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 November 2021.
Lakoni Putri Diana Kristen Stewart Gunakan Wig Rp 86 Juta yang Dibikin 6 Minggu
Pratikno berkata, pemerintahan mengharap dapat memperoleh kesepakatan DPR secepat-cepatnya. Pemerintahan menarget Panglima TNI yang baru bisa dikukuhkan saat sebelum periode kedudukan Marsekal Hadi usai.
“Kami benar-benar menginginkan dapat mendapat kesepakatan secepat-cepatnya, hingga pemerintahan dapat selekasnya mengeluarkan keputusan presiden dan Presiden selekasnya dapat mengangkat Panglima TNI yang baru,” katanya.
Marsekal Hadi Tjahjanto akan mencapai umur 58 tahun pada 8 November kelak. Walau demikian, kata Pratikno, periode kedudukan Hadi akan usai di akhir bulan ini. Pengukuhan alternatif Hadi juga tidak perlu dilaksanakan saat sebelum tanggal 8.
“Aktifnya Pak Hadi sampai bulan akhir ini,” kata Pratikno.
Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan Dewan akan mengolah pengajuan penggantian Panglima TNI sama sesuai proses yang berjalan. Pimpinan Dewan akan mengulasnya di pertemuan, selanjutnya menugasi Komisi Pertahanan melangsungkan tes kelaikan dan kepatutan (bugar and proper tes).
Seterusnya, Komisi I akan memberikan laporan hasil bugar and proper tes di rapat pleno untuk memperoleh kesepakatan semua anggota Dewan. Menurut Puan, DPR akan memerhatikan dari beragam faktor dan dimensi untuk pastikan Panglima TNI saran Presiden bisa jalankan pekerjaannya sama sesuai instruksi Undang-Undang TNI.
“Kesepakatan DPR RI pada calon Panglima TNI yang diusulkan oleh Presiden, dikatakan ke Presiden paling lamban dua puluh hari, tidak terhitung periode reses, terhitung semenjak permintaan kesepakatan calon panglima diterima oleh DPR RI yakni ini hari,” kata Puan.
Komnas HAM minta aparatur memerhatikan permasalahan HAM dalam pengatasan perselisihan di Papua.
Perayaan Natal Bersama pada 31 Januari 2023 di Gedung Nusantara IV Komplek MPR/DPR/DPD RI.
Undang-Undang Peningkatan dan Pengokohan Bidang Jasa Keuangan (UU PPSK) sudah sah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Tetapi, beleid ini terima beberapa catatan, baik kontra dan pro, dari beberapa faksi.
Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sampaikan sikap Demokrat ihwal KUHP baru dalam pidato awalnya tahun 2023.
Panglima TNI Yudo Margono menyorot pembangunan infrastruktur di Papua sebagai rintangan sekalian kesempatan. Dalam LHKPN, dia punyai tanah di Papua.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengharap faksinya dapat meluaskan diskusi dan dialog Perpu Cipta Kerja dengan DPR RI.
Anggota DPR Suryadi Jaya Purnama mengutamakan supaya PMN untuk project kereta cepat Jakarta Bandung dihitung dengan tepat dari segi faedah ekonominya.
Kasus mutilasi Tambun mengingati beberapa kasus mutilasi lain yang sempat terjadi dengan aktor Sumanto, Ryan Jombang sampai TNI di Papua.
Mekanisme seimbang tertutup paling akhir dipakai pada Pemilu 2009. Kenapa saat ini PDIP membuka wawasan mekanisme seimbang tetutup kembali?
Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri tengah meningkatkan Polda di daerah DOB Papua.