Perpu Cipta Kerja Ditetapkan Amnesty Sebutkan DPR Tidak Menghargai Keputusan MK dan Acuhkan Inspirasi Masyarakat

Perpu Cipta Kerja Ditetapkan Amnesty Sebutkan DPR Tidak Menghargai Keputusan MK dan Acuhkan Inspirasi Masyarakat

Lupa Kata Kode? Click di Sini

atau Masuk lewat

Belum Mempunyai Account Daftar di Sini

atau Daftar lewat

Telah Mempunyai Account Masuk di Sini

Verifikasi E-mail

Kami sudah mengirim link pengaktifan lewat e-mail ke rudihamdani@gmail.com.

Click link pengaktifan dan peroleh akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Bila Anda tidak terima e-mail,

Kirimkan Kembali Saat ini

Penelusuran Paling populer

Wartawan

Eka Yudha Saputra

Editor

Eko Ari Wibowo

Kamis, 23 Maret 2023 16:25 WIB
Amnesty International Indonesia memandang keputusan DPR RI yang menetapkan Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang sudah meremehkan inspirasi masyarakat dan tidak menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi.

Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menyebutkan cara DPR ini ceroboh. Masalahnya penerbitan Perpu Cipta Kerja oleh pemerintahan pada intinya telah memiliki masalah.

Jokowi Membuka Paviliun Indonesia di Hannover Messe 2023, Ada Produk Politeknik dan SMK

Langkah Daftar dan Memakai QRIS BCA Dan Syaratnya

“Kami menyaksikan penerbitan Perpu ini tidak memiliki kandungan elemen kedaruratan seperti claim pemerintahan,” kata Wirya Adiwena dalam pengakuan resminya, Rabu, 22 Maret 2023.

Menurut dia, dengan penerbitan dan legitimasi Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang, Pemerintahan dan DPR bisa dipandang tidak hargai dan menghiraukan keputusan Mahkamah Konstitusi pada November 2021. Apa lagi, Perpu Cipta Kerja memperoleh penampikan secara luas oleh beragam kelompok masyarakat karena luasnya imbas Perpu ini pada beragam baris kehidupan. Pada kondisi ini, Amnesty memandang DPR semestinya lebih waspada dalam menanggapi Perpu Cipta Kerja dan tidak ceroboh atau tergesa-gesa saat lakukan legitimasi.

“DPR sebagai wakil masyarakat semestinya dengarkan inspirasi masyarakat, bukan terus-terang meremehkannya,” papar Wirya.

Pemerintahan Promokan Ide Kota Rimba IKN di Hannover Messe Jerman

Amnesty menjelaskan penerbitan Perpu Cipta Kerja yang sudah dilakukan tanpa pertimbangkan inspirasi dan keperluan warga terang mengambil hak tiap orang untuk berperan serta dalam soal public, sama seperti yang sudah tercatat dalam Pasal 25 Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang sudah ditetapkan lewat Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.

Dalam Keterangan Umum UU nomor 13 tahun 2022 mengenai Peralihan Ke-2  atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 mengenai Pembangunan Ketentuan Perundang-undangan dipertegas proses pembangunan ketentuan perundang-undangan harus dilaksanakan keterlibatan memiliki makna, yang menyaratkan ada hak masyarakat untuk didengar gagasannya, diperhitungkan gagasannya, dan hak untuk mendapatkan keterangan atau jawaban atas opini yang diberi.

Awalnya DPR RI dalam Rapat Pleno ke-19 saat sidang IV tahun sidang 2022-2023 di Senayan pada Selasa, 21 Maret 2023, dengan cara resmi menyepakati Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja jadi undang-undang. Rapat ini dipegang oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Saat sebelum ditetapkan, Wakil Ketua Tubuh Legislasi (Baleg) M. Nurdin menjelaskan proses perbincangan tingkat I berkenaan RUU Penentuan Perpu Ciptaker. Nurdin menerangkan, Baleg sudah melangsungkan rapat bersama pemerintahan, membuat panitia kerja (panja), sampai dengarkan opini mini fraksi.

Hasilnya, katanya, sekitar 7 fraksi parlemen bermufakat hasil panja dibawa ke perbincangan tingkat II untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang. Adapun sekitar 2 fraksi parlemen, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menampik Perpu Ciptaker dibawa ke rapat pleno.

“Tujuh fraksi terima dan setuju dibawa ke perbincangan tingkat II. Adapun Demokrat dan PKS belum terima kerja hasil panja,” kata Nurdin.

Ide Perancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja pertama kalinya dicetuskan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI masa ke-2  pada 20 Oktober 2019. Selanjutnya, Pemerintahan secara kilat membuat RUU Cipta Kerja dan selesai pada 12 Februari 2020. RUU Cipta Kerja mulai diulas oleh DPR pada 2 April 2020.

Walaupun mendapat beragam penampikan dari kelompok pekerja, mahasiswa dan warga sipil karena dipandang memiliki kandungan banyak pasal yang mempunyai potensi bikin rugi public, ulasan RUU Cipta Kerja masih tetap berjalan dan ditetapkan sebagai UU pada 5 Oktober 2020.

Warga dari beragam komponen dimulai dari serikat pekerja dan karyawan, pegawai, akademiki, sampai siswa dan mahasiswa menuntut UU itu ke MK. Pada sidang 25 November 2021, MK mengatakan jika UU Nomor 11 Tahun 2020 itu inkonstitusional bersyarat.

MK memandang, dalam pembentukannya, UU Cipta Kerja tidak menggenggam azas transparansi pada public walau telah lakukan beberapa tatap muka dengan beberapa faksi, dalam kata lain UU ini meremehkan hak warga untuk berperan serta dalam soal public. MK lalu memberikan waktu untuk pembikin undang-undang membenahi UU Cipta Kerja dalam periode waktu dua tahun sesudah keputusan dibacakan.

Satu tahun pascaputusan MK, pemerintahan mendadak mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 untuk gantikan UU Cipta Kerja yang dipastikan inkonstitusional bersyarat. Ketentuan itu ditandatangani Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022 dan pada akhirnya ditetapkan DPR jadi undang-undang.

Opsi Editor: Faldo Tanggapi Kritikan BEM UI Masalah Perpu Cipta Kerja: Serupa Barisan Antipemerintah yang Asal Bukan Jokowi

Informasi Seterusnya

Tahun Politik, Dana Kelebihan Diwanti Wanti Supaya Tidak Digunakan Bancakaan Kampanye Partai politik

1 jam yang lalu

Artikel Berkaitan

Jokowi Membuka Paviliun Indonesia di Hannover Messe 2023, Ada Produk Politeknik dan SMK

Pemerintahan Promokan Ide Kota Rimba IKN di Hannover Messe Jerman

Dorong Penyertaan TNI di Papua Diundangkan, Anggota DPR: Saat Ini Dapat Disebutkan dalam Keadaan Perang

Memimpin Apel Operasi Ketupat 2023, Kapolri Peringatkan Perintah Presiden Jokowi

Istana Verifikasi Pidato Jokowi di Jerman: Penutupan Semua PLTU pada 2050, Bukan 2025

Jokowi Membuka Paviliun Indonesia di Hannover Messe di Jerman: Kami Datangkan Semangat Indonesia

Referensi Informasi

Dorong Penyertaan TNI di Papua Diundangkan, Anggota DPR: Saat Ini Dapat Disebutkan dalam Keadaan Perang

7 jam yang lalu

JPU Berkukuh Tuduhan Pencemaran Nama Baik pada Luhut Tidak Cacat Proses

8 jam yang lalu

Kompolnas Meminta Itwasum Audit Kasus Lenyapnya Barang Bukti BBM Ilegal Polda Kaltara

9 jam yang lalu

Wali Kota Sukabumi Sangkal Melarang Muhammadiyah Pakai Lega Merdeka untuk Sholat Id

10 jam yang lalu

Ada Rumor Kebocoran Document, KPK Pastikan Pengusutan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM Masih Jalan

12 jam yang lalu

Brigjen Endar Priantoro Akan Adukan Firli Bahuri Cs ke Ombudsman RI Ini hari

13 jam yang lalu

Saat Jokowi Membuka Puasa Gunakan Kurma Didampingi Kanselir Jerman Olaf Scholz

14 jam yang lalu

KPK Sita Uang Rp 5,6 Miliar dalam Pemeriksaan Kasus Suap DJKA Kemenhub

15 jam yang lalu

4 Bukti Penangkapan Wali Kota Bandung Yana Mulyana, dari Code Musang King sampai Sepatu Louis Vuitton

16 jam yang lalu

Jokowi Terima Ketertarikan Investasi 3 Perusahaan Eropa: BASF, Eramet, Volkswagen

18 jam yang lalu

Jokowi Membuka Paviliun Indonesia di Hannover Messe 2023, Ada Produk Politeknik dan SMK

5 jam yang lalu

Beberapa produk favorit dari politeknik dan SMK dibawa ke Hannover Messe 2023. Dari robot sampai animasi, mobil listrik sampai vaksin.

Pemerintahan Promokan Ide Kota Rimba IKN di Hannover Messe Jerman

5 jam yang lalu

Otorita IKN mempromokan ide kota rimba di gelaran pameran Hannover Messe 2023 di Jerman.

Dorong Penyertaan TNI di Papua Diundangkan, Anggota DPR: Saat Ini Dapat Disebutkan dalam Keadaan Perang

7 jam yang lalu

Christina Aryani menggerakkan Presiden Jokowi selekasnya mengeluarkan ketentuan presiden berkenaan penyertaan TNI dalam hadapi OPM yang di Papua

Memimpin Apel Operasi Ketupat 2023, Kapolri Peringatkan Perintah Presiden Jokowi

7 jam yang lalu

Dalam apel Operasi Ketupat 2023, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingati pesan Jokowi berkenaan lompatan jumlah pemudik tahun ini.

Istana Verifikasi Pidato Jokowi di Jerman: Penutupan Semua PLTU pada 2050, Bukan 2025

9 jam yang lalu

Deputi Sektor Prosedur, Jurnalis, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, mengonfirmasi pidato Presiden Jokowi di Jerman berkaitan penutupan PLTU.

Jokowi Membuka Paviliun Indonesia di Hannover Messe di Jerman: Kami Datangkan Semangat Indonesia

9 jam yang lalu

Presiden Jokowi buka Paviliun Indonesia di Hannover Messe 2023 di Jerman. Ajak beberapa investor ke Indonesia.

Indonesia Kantongi 27 Kerja Sama di Hannover Messe 2023, Nilai Investasi USD 1,98 Miliar

10 jam yang lalu

Indonesia mendapatkan 27 kerja-sama dengan nilai investasi USD 1,98 miliar pada acara Hannover Messe 2023, Jerman.

Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Pekerja Mengancam Turunkan Massa Lebih Besar saat May Day

10 jam yang lalu

Massa dari Partai Pekerja memberikan ancaman akan gelar demonstrasi yang semakin lebih besar saat May Day untuk menuntut DPR menggagalkan UU Cipta Kerja

Jokowi – Kanselir Jerman Hari Ini Membuka Paviliun Indonesia di Hannover Messe 2023

12 jam yang lalu

Presiden Jokowi dijadwalkan akan berkunjung pameran Hannover Messe 2023 di hari ini, Senin, 17 April 2023.

Jokowi dan Kanselir Olaf Scholz Setuju Wujud Komite Ekonomi RI – Jerman

14 jam yang lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berjumpa Kanselir Jerman Olaf Scholz di Guesthouse Lower Saxony, Hannover, Jerman, pada Minggu, 16 April 2023. Lebih lanjut pada tatap muka ini, ke-2  pimpinan menyetujui kerja-sama Government to Government (G to G) berkaitan Gabung Declaration of Intent on Gabung Economic and Investment Committee.

Paling populer di Nasional

Tiktoker Kritikan Lampung, Mahfud MD Turun Tangan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Disoroti

13 jam yang lalu

4 Bukti Penangkapan Wali Kota Bandung Yana Mulyana, dari Code Musang King sampai Sepatu Louis Vuitton

16 jam yang lalu

1 Prajurit Meninggal dalam Operasi Pembebasan Pilot Susi Air, Ini Urutan dan Perkataan Duka dari Panglima TNI

19 jam yang lalu

AHY Paksa Negara Bertanggung Jawab atas Luruhnya Prajurit di Papua

10 jam yang lalu

Lawatan Polisi ke Orang Tua Tiktoker Bima Yudho Saputro, Polda Lampung: Berikan Pelindungan

11 jam yang lalu

 

7 jam yang lalu

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Ngomong Ini Selesai Dinilai Netizen Masalah Lampung Tidak Maju-maju

14 jam yang lalu

Tanggapan KPK dan Pemerhati Masalah Muhammad Adil yang Diperhitungkan Agunkan Kantor Bupati Meranti ke Bank

13 jam yang lalu

Jokowi Terima Ketertarikan Investasi 3 Perusahaan Eropa: BASF, Eramet, Volkswagen

19 jam yang lalu

Bank Riau Kepri Syariah Sangkal Bupati Kepulauan Meranti Agunkan Kantornya untuk Utang

5 jam yang lalu

Terbaru di Nasional

Tahun Politik, Dana Kelebihan Diwanti Wanti Supaya Tidak Digunakan Bancakaan Kampanye Partai politik

1 jam yang lalu

Gempuran TPNPB-OPM, Anggota Komisi I DPR Sebutkan Jumlah Korban TNI 6 Orang dan 21 Masih Lenyap

2 jam yang lalu

Endar Priantoro Sampaikan Laporan Sangkaan Maladministrasi, Ombudsman: Kami Riset Ditambah Dulu

3 jam yang lalu

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Penilaian Operasi Penelusuran Pilot Susi Air

4 jam yang lalu

Syarief Hasan Meminta Project Kereta Cepat Dipelajari

4 jam yang lalu

HNW Meminta Pemerintahan Konsentrasi Intisari RUU Perampasan Asset

4 jam yang lalu

Muhammadiyah Pekalongan dan Sukabumi Pada akhirnya Bisa Pakai Lapangan untuk Sholat Idul Fitri pada 21 April

4 jam yang lalu

Bank Riau Kepri Syariah Sangkal Bupati Kepulauan Meranti Agunkan Kantornya untuk Utang

5 jam yang lalu

Kapolri Perintahkan Peletakan Polisi Mengenakan seragam saat Sholat Idul Fitri

6 jam yang lalu

Endar Priantoro Adukan Firli Bahuri Cs Atas Sangkaan Maladministrasi ke Ombudsman RI

6 jam yang lalu

Info

Jaringan Media

Media Sosial

Ambil Program Tempo